Asia Public Policy Forum 2013

Rajawali Foundation melalui Rajawali Foundation Institute for Asia (RFIA) dan didukung oleh AusAID, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), dan Harvard University Asia Center menyelenggarakan acara “Asia Public Policy Forum 2013”  selama 3 hari dari tanggal 28 hingga 30 Mei 2013 bertempat di Four Season Hotel, Jakarta.

Forum akademik yang dihadiri kurang lebih 120 peserta teridiri dari dalam dan luar negeri ini diselenggarakan untuk mempertemukan para pembuat kebijakan, akademisi, dan perwakilan masyarakat guna membahas kebijakan-kebijakan publik, terutama terkait isu-isu sosial di kawasan Asia.

Untuk tahun 2013 ini yang merupakan tahun ketiga penyelenggaraan kegiatan tahunan ini, mengangkat tema, “Poverty, Inequality and Social Protection”.

Pembicara yang dihadirkan pada forum ini antara lain adalah para tokoh, akademisi, dan pekerja sosial perwakilan dari; United Nations Institute for Social Development, Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), National University of Singapore (NUS), Asian Development Bank (ADB), World Bank, Leibniz University Hannover, TNP2K, RMIT Vietnam, Bappenas, Indian School of Business, Murdoch University, Brazil International Poverty Centre for Inclusive Growth, Overseas Development Institute, South Africa Economic Policy Research Institute, dan Northern Illinois University Social Watch Philippines.

Agung Binantoro, Direktur Rajawali Foundation, menjelaskan tujuan dibentuknya forum ini adalah agar para pembuat kebijakan di kawasan Asia dapat saling berinteraksi dan berkomunikasi satu dengan yang lain dalam memperkuat policy networks.

Harapannya, lanjut dia, para pembuat kebijakan dapat berbagi pengalaman kepada sesama anggota, bagaimana membuat formulasi kebijakan, bagaimana mengimplementasikan program, dan bagaimana mengkaji kebijakan-kebijakan yang dibuat serta menggalang feedback dari forum ini.

“Supaya feedback tadi dapat meningkatkan dan memperbaiki kebijakan-kebijakan public yang ada. Sehingga secara progresif mampu menanggulangi masalah kemiskinan, ketidaksetaraan gender, dan perlindungan sosial,” tambah Agung.

Forum ini diawali dengan pembahasan isu-isu sosial melalui pandangan Global, memprediksi trend jangka panjang akan isu-isu tersebut, dan membahas tentang perkembangan dan penanggulangan yang telah ataupun sedang dilakukan saat ini. Beberapa teori baru yang disosialisasikan pada forum ini adalah teori untuk mengukur dan menentukan target program penanggulangan kemiskinan secara akurat, yang mana hasil dari pengukuran ini dapat menjadi referensi dalam membuat kebijakan sosial yang adil bagi masyarakat luas. Selain itu, sharing mengenai pembiayaan program perlindungan sosial juga merupakan salah satu pembahasan yang dinilai sangat bermanfaat dari forum ini berdasarkan dari hasil evaluasi akhir Asia Public Policy forum 2013 ini.

Agung menyatakan hasil dari forum ini akan direkomendasikan kepada para pejabat atau pembuat kebijakan publik di kawasan Asia. Khusus Indonesia, hasilnya akan diserahkan kepada TNP2K, yang merupakan lembaga independen di bawah naungan Wakil Presiden RI.

“Selanjutnya rumusan itu akan dilaksanakan oleh kementerian terkait, termasuk Bappenas yang berkoordinasi dan dimonitoring oleh tim TNP2K bersama perwakilan masyarakat serta organisasi internasional dalam mendukung penerapan rekomendasi rumusan ini,” tutup Agung