0324 Mendorong Inovasi, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 1

24 March 2014

Mendorong Inovasi, Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik

Rajawali Foundation

Inovasi, merupakan salah satu kata kunci untuk mempercepat peningkatan pelayanan publik. Di Indonesia, upaya-upaya untuk mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik tidak sedikit dilakukan. Beberapa kepala daerah di tingkat Kabupaten/Kota telah sukses menerapkan inovasi di berbagai bidang layanan publik. Praktek-praktek terbaik inilah yang kemudian dicoba dihimpun oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi melalui Gerakan “One Agency, One Innovation” guna mendorong percepatan peningkatan pelayanan publik.

Pada tanggal 24 Maret 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi mengundang sejumlah Bupati/Walikota untuk menghadiri dan berpartisipasi di dalam acara Knowledge Sharing Forum – Inovasi Pelayanan Publik. Para Bupati/Walikota alumni terundang adalah alumni program Harvard Kennedy School Executive Program. Program yang lebih dikenal dengan nama Leadership Transformation in Indonesia ini adalah bagian dari Harvard Kennedy School Indonesia Program yang merupakan kerjasama antara Harvard Kennedy School dan Kementerian Dalam Negeri dengan dukungan dari Rajawali Foundation. Seluruh bupati dan walikota dari Angkatan 2011, Angkatan 2012, dan Angkatan 2013 diundang untuk menghadiri forum yang diadakan di Ruang Serba Guna Kantor Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta ini.

Forum yang dibuka oleh Wakil Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Prof. Eko Prasojo ini, dihadiri oleh Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri, Bpk. Achmad Zubaidi, Faculty Chair Harvard Kennedy School Indonesia Program, Jay Rosengaard, Bpk. Sarwono Kusumaatmadja, dan President Rajawali Foundation, DR. Jonathan Pincus. Hadir pula dalam forum ini Direktur Center for Public Policy Transformation, Nugroho Wienarto dan Direktur Rajawali Foundation, Agung Binantoro.

Selama sehari penuh, forum ini menggali praktek-praktek terbaik yang telah dilakukan oleh para Bupati/Walikota alumni Harvard Executive Program. Tujuannya adalah menyebarkan inovasi, pengalaman, atau praktek-praktek terbaik yang sedang atau sudah dilakukan, agar bisa direplikasi di daerah-daerah lain.

Salah satu contoh inovasi tersebut adalah pengujian kendaraan bermotor berbasis drive thru, yang dipaparkan oleh Walikota Denpasar. Pengujian kendaraan bermotor berbasis drive thru ini mengembangkan sistem pengujian kendaraan bermotor yang telah ada. Keunggulannya, masyarakat atau pemakai jasa tidak perlu turun dari kendaraan, saat kendaraan diuji. Hal ini tentu mempersingkat waktu pelayanan menjadi hanya 26 menit. Keunggulan lainnya, tidak diperlukan lagi lahan parkir yang luas, karena masyarakat atau pemakai jasa tak perlu memarkirkan kendaraan pada saat proses pelayanan.

Inovasi lainnya misalnya adalah upaya mendorong efektivitas penargetan dan komplementaritas program penanggulangan kemiskinan pusat – daerah melalui sebuah basis data terpadu (BDT). Inovasi BDT ini dipaparkan oleh Bupati Belitung Timur dengan berbagi data dan pengalaman terkait upaya di daerahnya dalam hal penetapan sasaran yang lebih tepat, memastikan sinergi yang lebih besar, dan pendekatan penetapan sasaran program perlindungan sosial yang tidak terlalu sentralistis.

Dalam sambutannya, Direktur Rajawali Foundation, Agung Binantoro menekankan “Rajawali Foundation, kini bekerjasama dengan Center for Public Policy Transformation (TRANSFORMASI), telah dan akan selalu berupaya mendorong peningkatan kapasitas pendidikan dan penelitian di bidang kebijakan publik untuk dapat menghasilkan solusi yang inovatif dan tepat terhadap masalah-masalah kebijakan publik yang dihadapi di Indonesia”.

Sebagaimana yang telah diketahui, Transformasi memiliki visi untuk dapat menjadi pusat studi, yang mendukung jaringan pengambil kebijakan, para peneliti dan wakil-wakil masyarakat, dalam mengkaji permasalahan publik dan mencari solusinya. Tujuannya untuk mengembangkan pengambilan kebijakan publik berbasis fakta. Hanya melalui metode inilah kebijakan publik yang berkualitas bisa dihasilkan, untuk menuju kesejahteraan, kesetaraan, dan kelestarian sumber-sumber daya di Indonesia.